Mengapa Kita Harus Bicara Pajak?

by : Admin NHC

Kalau saya ajukan dua pilihan tema ini untuk dibahas :
Pilihan tema pertama : Peran Pajak Dalam Membangun Bangsa
Pilihan tema kedua : Inilah rahasia meraih rizki melimpah nan berkah 

....hampir pasti Anda akan memilih yang kedua! 
Tuh, bener kan dugaan saya? He he

Yap, tulisan ini saya sengaja buat, agar kita sadar bahwa kita mulai menapaki mihwar dauly, mengelola negara. Setelah sebelumnya melalui tahap pemantapan struktur dan pembinaan SDM, serta membangun kredibilitas sosial. Itulah tahapan seharusnya sebuah gerakan yang bercita-cita besar. Maka kompetensi kepemimpinan kita harus beranjak ke kompetensi NEGARAWAN. Kita tidak hanya mampu mengelola kader dan organisasi. Tak hanya eksis di masyarakat. Tetapi memahami tata kelola negara. 

Dengan mengikuti moment pemilu yang maraton (Pileg, Pilpres, Pilbup dan Pilgub) mestinya kita segera beranjak menjadi kader yang berwawasan negarawan. Sehingga ketika saatnya tiba. Kader mampu menjalankan amanah itu. Jangan sampai kesempatan mengelola negara itu tiba, kompetensi kita baru pada level mengelola kader. Bisa kacau negara, karena mengelola kader dan mengelola negara punya logika yang berbeda.

Bahwa amanah itu akan sampai kepada yang siap memikulnya adalah prinsip yang harus kita pegang. Sehingga kita menyiapkan diri untuk itu. Lagi pula aktivitas pemilu itu bukankah agar kita diberi amanah memimpin? Nah, jangan sampai amanah itu hinggap justru saat kita tidak siap. Bisa jadi itu malah menjadi bumerang dan berubah jadi hukuman. Karena dengan kelemahan kita jadi diketahui orang banyak. Aib kita terkuak. Akibatnya kepercayaan terhadap dakwah dan jamaahpun bisa menjadi terpuruk.

Salah satu yang kudu difahami adalah bahwa dengan menjadi politisi, kita pasti berhadapan dengan uang rakyat yang akan dikelola. Sumbernya kini dominan dari pajak. Bahkan kalau mau diringkas, hubungan antara warga negara dengan penyelenggaran negara adalah pajak. Dimana, rakyat membayar pajak dan pemerintah melayani rakyat. Sesederhana itu transaksinya.

Nah, salah satu yang perlu disadari terkait tema ini adalah bahwa selama ini SELURUH rakyat telah menopang negara ini dengan darah dan keringat melalui pajak. Sekali lagi, seluruh rakyat Indonesia! Tidak peduli kaya dan miskin. Dari Sabang sampai Merauke. Dari kota hingga pelosok desa. Dari penduduk tepi pantai hingga di peunungan. Dari anak hingga dewasa. Bahkan bayi lahirpun tak luput dari pajak. Mungkin tinggal bernafas saja yang belum terkena pajak. Juga mustahil ada seorangpun manusia Indonesia yang tidak membayar pajak. Mungkin kecuali manusia hutan yang tidak mengkonsumsi sama sekali barang hasil olahan. Berpakaian ala tarzan yang bahannya bukan dari kain.

Uang pajak itulah yang akan dikelola aleg-aleg kita di DPR hingga DPRD. Uang pajak itulah yang kemudian menjadi gaji PNS, pembangunan infrastruktur serta biaya program. Sebagiannya diantaranya mengalir ke lembaga-lembaga yang dikelola masyarakat melalui dana aspirasi dan pos belanja lainnya. Kalau kita menikmati hasilnya, tentu akan bagus kalau memahami sumbernya.

Kalau selama ini kita merasa membayar pajak kalau ada bukti setoran pajak. Maka sadarlah kalau pemahaman kita salah! Karena setiap kita bergerak, pajak akan mengikuti kita. Karena membayar pajak tidak selalu dengan membayar langsung ke bank. Kebanyakan kita membayarnya tanpa sadar. Saat belanja di warung kelontong di samping rumah kitapun sudah ada pajak di sana. Walau membeli permen, di situ ada Pajak Pertambahan Nilai. Besarnya sebesar 10 persen dari harga jual . Jumlah pajaknya itu masuk di harga permen yang kita bayar. Siapa yang beli permen di warung. Kebanyakan anak kecil bukan? Apakah anak-anak itu merasa membayar pajak? Tentu tidak bukan?

Maka berangkat dari memahami soal pajak ini, bisa jadi starting point kita untuk membuka cakrawala berfikir tentang bagaimana mengelola negara. Bahwa mengelola negara pertanggungjawaban dzohirnya adalah ke rakyat. Sedangkan bathinnya adalah kepada Allah SWT.

Maka saya sering heran dengan tingkah polah para pengelola anggaran. Terutama di tingkat Pemerintah Daerah. KAdang seenaknya membuat anggaran yang aneh-aneh. Contohnya saja di Karawang, Gedung Pemda yang masih bagus dibongkar total dan diganti yang baru. Padahal yang lama masih layak digunakan. Sangat terlihat tidak kreatifnya. Padahal jalanan hancur ada dimana-mana. Padahal itu uang rakyat! Uang kita2 juga!

Tema inilah menurut saya yang salah satunya harus dikuasai para kita. Tentang mengelola keuangan negara. Memahami bagaimana masuknya dan memahami bagaimana mengeluarkannya. Memahami dimana kebocorannya. Memahami di mana penyimpangan-penyimpangannya.

Selamat datang di dunia baru yang lebih menantang. Karena sekarang saatnya kita mengelola negara!